Senin, 16 Desember 2019
Pengadilan Agama Muara Labuh

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Labuh

Jl. Raya Muara Labuh - Padang Aro Km. 12 Ampalu, Muara Labuh, Kab. Solok Selatan - 27376

Telepon/Faksimili: (0755) 70100 Email: pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

SIPP PA SIWAS JDIH Perpustakaan

  • Home
  • Profil
    • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Sambutan Ketua
    • Visi dan Misi
    • Profil Pegawai
      • Profil Ketua
      • Profil Wakil Ketua
      • Profil Hakim
      • Profil Pejabat Struktural
      • Profil Pejabat Fungsional
      • Profil Staff & Pelaksana Administrasi
      • Profil Tenaga Kontrak
      • Hakim Mediator
      • Statistik Pegawai
      • Tupoksi Pegawai
      • Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
      • Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai
      • 10 Budaya Malu
      • LHKPN
        • LHKPN Tahun 2017
        • LHKPN Tahun 2018
      • LHKASN
    • Jenis Perkara Kewenangan
    • Prestasi dan Penghargaan
    • Sarana dan Aset
    • Pengawasan dan Disiplin
      • Gambaran Umum Pelanggaran Hakim & Pegawai
      • Pengawasan dan pelanggaran
    • Surat Keputusan
      • SK 2017
      • SK 2019
    • Survey Pelayanan Publik
    • Profil Pengadilan
      • Profil Organisasi
      • Sejarah
      • Struktur Organisasi
      • Alamat Kantor
      • Wilayah Yurisdiksi
  • Layanan Hukum
    • Prosedur Pengajuan Perkara
    • Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama
    • Pendaftaran Perkara Tingkat Banding
    • Pendaftaran Perkara Kasasi
    • Pendaftaran Perkara PK
    • Biaya Dan Radius Wilayah Hukum
    • Prosedur Perkara Prodeo
    • Peraturan
      • Pertimbangan atau Nasehat Hukum
    • Pedoman Pengelolaan Organisasi
    • Naskah Semua Peraturan MA
    • Pertimbangan Nasehat atau Nasehat Hukum Berikan MA
    • Semua Putusan dan Penetapan
    • Informasi Laporan Akses Infromasi
  • Layanan Publik
    • Layanan Pengaduan
      • Hak Pelapor dan Terlapor
      • Prosedur Pengaduan
      • Mekanisme Pengaduan
      • Alur Penanganan Pengaduan
      • Formulir Pengaduan
      • Statistik Pengaduan
    • Layanan Informasi
      • Tata Cara Permohonan Informasi
      • Tata Cara Keberatan Atas Informasi
      • Biaya Memperoleh Informasi
      • Tim Pengelola Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Maklumat Pelayanan Informasi
      • SOP Meja Informasi
      • Hak Pemohon Informasi
      • Kontak Pengaduan Layanan Informasi
      • Informasi dalam Buku Register Perkara
      • Tata cara Memperoleh Pelayanan Informasi
      • Maklumat Pelayanan Pengadilan
    • Transparansi Perkara
      • Informasi Keperkaraan
        • Informasi Perkara
        • Jadwal Sidang
        • Perkara Diterima
        • Perkara Diputus
        • Faktor Perceraian
        • Jenis Perkara
        • Rentang Usia
        • Grafik Jenis Perkara
        • Grafik Data Perwilayah
        • Grafik Data Perpekerjaan
        • Grafik Data Perusia
        • Rincian Keuangan Perkara
        • Statistik Perkara
        • Tahapan Suatu Perkara
      • Hak-hak Para Pihak
      • Standar Maklumat Pelayanan
        • Ketentuan Umum
        • Penerimaan Perkara
        • Penetapan Majelis Hakim&Tgl Sidang
        • Pemanggilan Pihak
        • Persidangan
        • Berita Acara Sidang
        • Persidangan Ikrar Thalak
        • Minutasi Perkara
        • Penerbitan Akta Cerai
        • Berkekuatan Hukum Tetap
        • Upaya Hukum
        • Eksekusi
      • Mediasi
        • Surat Keputusan Penunjukan Mediator
        • Prosedur Mediasi di Pengadilan
        • Daftar Hakim Mediator
        • Laporan Mediasi
        • Kumpulan Materi Seputar Mediasi
      • Laporan Perkara
        • Laporan Keadaan Perkara
        • Laporan Bulanan Perkara
        • Laporan Tahunan Perkara
      • Biaya Perkara
        • SK Ketua Tentang Radius Wilayah
        • Panjar Biaya Perkara Tk. I
        • Panjar Biaya Perkara Tk. Banding
        • Panjar Biaya Perkara Tk. Kasasi
        • Panjar Biaya Perkara Tk. PK
        • Biaya Panggilan Sidang
      • Direktori Putusan
      • Akta Cerai
    • Rencana Anggaran DIPA
    • Daftar Pengembalian Sisa Panjar
    • Daftar Biaya Panggilan Sidang
    • Daftar Panjar Biaya Perkara
    • Reformasi Birokrasi
      • Buku Saku RB
      • Kebijakan Umum IT PA Muaralabuh
      • Role Model
      • Cetak Biru Pembaruan Peradilan
      • Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )
    • Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Hakim Dan Pegawai
    • Laporan Tahunan
    • Pengadaan
      • Mekanisme Keberatan dan Pengaduan Barang dan Jasa.
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Prosedur Pengadaan dan Jasa
      • Mekanisme Prosedur Yang Berlaku
    • Laporan Pengguna Biaya Perkara
    • Tata Tertib Persidangan
  • Pengawasan
    • Instrumen Pengawasan
    • Langkah Pemeriksaan
    • Putusan Majelis Kehormatan Hakim
    • Sanksi Disiplin
    • Langkah-Langkah Pemeriksaan Pelanggaran Hakim & Pegawai Negeri Sipil
    • Inisial Hakim & Pegawai di Jatuhi Hukuman Disiplin
    • Gambaran Umum Pelanggaran Hakim & Pegawai
  • Program
    • Hak Atas Perkara Cuma-Cuma
      • Prosedur Berperkara Secara Prodeo
      • Pos Bantuan Hukum
      • Biaya Prodeo
      • Pengawasan PosBakum
    • Program Kerja
    • SAKIP
      • Dokumen Renstra
      • Dokumen IKU
      • Dokumen RKT
      • Dokumen PKT
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    • Agenda Kegiatan Satker
    • Agenda Kegiatan Pimpinan
    • Pendaftaran Perkara Online
      • Contoh Blanko Gugatan/Permohonan
      • Input Data Pendaftaran Perkara Online
      • Data Pendaftar Online
      • Prosedur Pendaftaran Perkara Online
    • Sidang Keliling
    • Zona Integritas
      • Kata Sambutan KPA
      • Tentang Zona Integritas
        • Pengertian Zona Integritas
        • Tujuan Zona Integritas
        • Dasar Hukum Zona Integritas
        • Ruang Lingkup Zona Integritas
      • Rencana Kerja Zona Integritas
        • Pencanangan Zona Integritas
        • Pembentukan Tim Zona Integritas
        • Pembangunan Zona Integritas
      • Eviden Pembangunan Zona Integritas
        • Komponen Proses
        • Komponen Hasil
  • Keuangan
    • Laporan Realisasi Anggaran
      • LRA 2016
      • LRA 2017
      • LRA 2018
      • LRA 2019
    • PNBP
      • PNBP 2016
      • PNBP 2017
      • PNBP 2018
      • PNBP 2019
    • Laporan Keuangan Perkara
      • LIPA 7 Tahun 2016
      • LIPA 7 Tahun 2017
      • LIPA 7 Tahun 2018
      • LIPA 7 Tahun 2019
    • Laporan Setoran Uang Iwad
      • Uang Iwadh 2016
      • Uang Iwadh 2017
      • Uang Iwadh 2018
      • Uang Iwadh 2019
    • Neraca Laporan Arus Kas (SAKPA)
    • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
    • RKAKL
    • DIPA
  • Umum
    • Buku Tamu
    • Alamat Pengadilan Agama se-Indonesia
    • Surat - Menyurat
    • Daftar Aset dan Inventaris
    • Informasi & Kebijakan Yang Disampaikan Oleh Pejabat Pengadilan Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum
  • Home /
  • Program /
  • Zona Integritas /
  • Tentang Zona Integritas /
  • Dasar Hukum Zona Integritas

Dasar Hukum Zona Integritas

  • Print
  • Email
Details
Written by yulisosra
Category: Uncategorised
Published: 27 May 2019
Hits: 125

DASAR HUKUM ZONA INTEGRITAS

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;

4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;

6.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

7

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Koripsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;

9.

Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

10.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

11.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

12.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

15.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan;

16

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

17.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama.

 
 
  • Prev
  • Next

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pencarian

Badilag

Mahkamah AgungWebsite resmi Badilag


Kunjungi 

Direktori Putusan

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

e-court

ecourt


Kunjungi 

E-LEARNING

elearningcloud


Kunjungi 

LPSE

LPSEclouds


Kunjungi 

Mahkamah Agung

Mahkamah AgungWebsite resmi Mahkamah Agung RI


Kunjungi 

PTA Padang

Mahkamah AgungWebsite resmi PTA Padang


Kunjungi 

SIWAS MARI

siwas


Kunjungi 

Tautan PA se-Sumatera Barat

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Padang


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Pariaman


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Payakumbuh


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Batusangkar


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Bukittinggi


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Padang Panjang


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Painan


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Tanjung Pati


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Talu


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Lubuk Basung


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Lubuk Sikaping


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Solok


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Koto Baru


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Sawahlunto


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Maninjau


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Sijunjung


Kunjungi 

 

Mahkamah AgungWebsite resmi PA Pulau Punjung


Kunjungi 

 

Ketua: NURMAISAL, S.Ag

Hakim: FIRDAUS, SH., MH

Hakim : ASEP NURDIANSYAH, SH.

Panitera: NASRIL, S.Ag

Sekretaris: DARNIALIS, S.Ag

Wakil Panitera: AFKAR, SH

Panitera Muda Hukum: ETMAJUITA, BA

Panitera Muda Gugatan: Drs. NURFADHIL

Panitera Muda Permohonan: RENOL SYAPUTRA, SH.I

Kasubag Umum dan Keuangan:HAFNIATI

Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan: WARLIATI

Kasubag Kepegawaian ,ORTALA: SYAFRIZAL

Juru Sita Pengganti: WILLIA HESTI SARI, SE

CAKIM: RIZKI ELIA, SHI

Berita Terpoluler

  • 02Sep Kewajiban Melakukan Pemutakhiran Data ePUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2015 2015-09-02
  • 03Aug Ketika Pak Dirjen Naik Kereta Api dan Ojek untuk Sidak (03/08) 2015-08-03
  • 25Aug Blusukan Model Baru Dirjen Badilag 2015-08-25
  • 28Aug Prof. Abdul Manan Berbagi Ilmu Eknomi Syariah di Palangka Raya 2015-08-28
  • 01Jan Enjoy more than 40 Premium Joomla Themes by IceTheme. 2011-01-01

JAM KERJA PELAYANAN

jamkerja page 0001

 

Alamat PA Muaralabuh

Jl. Raya Muara Labuh - Padang Aro Km. 12 Ampalu, Muara Labuh, Kab. Solok Selatan - 27376
Telp.: (0755) 70100 
Email: pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Kunjungan Halaman

200017
TodayToday60
YesterdayYesterday98
This_WeekThis_Week31
All_DaysAll_Days200017

© 2019 Pengadilan Agama Muaralabuh

  • Home
  • Profil
  • Layanan Hukum
  • Layanan Publik
  • Pengawasan
  • Program
    • Hak Atas Perkara Cuma-Cuma
    • Program Kerja
    • SAKIP
    • Agenda Kegiatan Satker
    • Agenda Kegiatan Pimpinan
    • Pendaftaran Perkara Online
    • Sidang Keliling
    • Zona Integritas
      • Kata Sambutan KPA
      • Tentang Zona Integritas
        • Pengertian Zona Integritas
        • Tujuan Zona Integritas
        • Dasar Hukum Zona Integritas
        • Ruang Lingkup Zona Integritas
      • Rencana Kerja Zona Integritas
      • Eviden Pembangunan Zona Integritas
  • Keuangan
  • Umum
Go Top

PA Muara Labuh

PAMLPada bulan Juni Tahun 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura serta luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdirilah Pengadilan Agama Muara Labuh. Pada awal terbentuknya struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh saat itu adalah dipimpin oleh Dja'far Dt. Rajo Pandapatan (sebagai Ketua) Baharuddin Dt. Rangkayo Batuah (sebagai Juru Tata Usaha) dan Zainir (sebagai Juru Ketik).

Sejarah Lengkap »

×

  • Follow via Facebook
  • Follow via Twitter
  • Follow via Google+